• Kamis, 2 Desember 2021

Mau Ambil Tunjangan Kinerja? ASN Pemprov Banten Wajib Tunjukkan STNK

- Rabu, 19 Juli 2017 | 16:33 WIB
ilustrasi.*
ilustrasi.*

SERANG, [NEWSmedia] – Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan (Bapenda) membuat aturan baru terkait pengambilan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (tukin).

Aturan baru tersebut adalah para pegawai atau ASN yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten harus menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam setiap pengambilan TPP atau Tukin.

Menurut Sekretaris Daerah Banten Ranta Soeharta, kebijakan tersebut diambil untuk mendorong pegawai pemerintahan bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Salah satunya adalah dalam urusan membayar pajak kendaraan.

“Jangan bayar pajak susah. Laporan dari Bapenda, masih banyak yang nunggak-nunggak. Ya harus kita peringati, dengan cara apa? Harus kita kerasi sedikit. Masa orang kerja di Badan Pendapatan bayar pajaknya nunggak,” ujar Ranta setelah menghadiri pelepasan siswa mengenal Nusantara di area eks Pendopo Gubernur Banten, Rabu (19/7/2017).

Menurut Ranta, kebijakan tersebut pun sebagai salah satu upaya untuk mendorong pendapatan daerah. “Soal teknisnya Pak Opar (kepala Bapenda Provinsi Banten). Yang jelas ini jadi motivasi terus didorong agar PAD tidak lolos,” kata Ranta.

Kebijakan tersebut sendiri dikuatkan dengan surat edaran yang ditandatangani oleh Ranta. Berdasarkan dokumen surat edaran yang diperoleh Radar Banten Online, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 973/2512-BAPENDA.03/2017 Tentang Pengambilan Tambahan Penghasilan Pegawai Dengan Menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam surat tersebut disebutkan, selain milik pribadi, para pegawai pun harus menunjukkan surat-surat tersebut atas nama anggota keluarga yang terdapat di dalam satu kartu keluarga (KK) dengan pegawai yang bersangkutan.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyebutkan, kebijakan itu dibuat untuk mengajak para pegawai sadar atas kewajibannya sebagai pegawai negeri bahkan sebagai warga negara.

“Jadi sebelum kita meminta kepada masyarakat taat pajak, bayar BPKB dan lain-lain, kita harus intropeksi diri kita dulu,” ujar Opar.

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

X