• Jumat, 17 September 2021

Ini Catatan Pemprov Banten saat Verifikasi Penyusunan RKBMD OPD

- Rabu, 26 Juli 2017 | 20:03 WIB
Verifikasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, Rabu (26/7/2017).
Verifikasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, Rabu (26/7/2017).

SERANG, [NEWSmedia] - Pemerintah Provinsi Banten hari ini melakukan verifikasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten, Rabu (26/7/2017).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) Provinsi Banten, Nandy Mulya S mengatakan, verifikasi penyusunan RKBMD-OPD TA.2018 ini untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh dan kualitas penataan aset pada khususnya.

"Verifikasi Penyusunan Rencana RKBMD-OPD TA.2018 bertujuan melakukan klarifikasi atas usulan RKBMD dari OPD yang disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang pada Pengelola sebelum ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang," kata Nandy.

Ia menjelaskan, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyusunan RKBMD antara lain yaitu, pertama, tahapan penyusunan RKBMD belum dimasukkan ke dalam mekanisme penyusunan anggaran (TAPD) yang terdiri dari proses penyusunan rencana kerja OPD, penyusunan RKBMD, penyusunan KUA PPAS, dan penyusunan RKA dan DPA.

"Kedua, Rencana Kerja (Renja) OPD yang seharusnya diterima pada bulan Mei, baru diterima pada awal bulan Juli 2017 hal ini tentu saja berpengaruh terhadap proses penyusunan RKBMD," jelasnya.

Permasalahan ketiga, lanjut Nandy, yaitu usulan RKBMD OPD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, seharusnya usulan disampaikan pada bulan Juni 2017 tapi pada realisasinya pada bulan Juli 2017.

"Permasalah selanjutnya yaitu pada tahun 2017, terdapat 23 OPD dari 41 OPD dengan perubahan nomenklatur dan perubahan data aset tambah/kurang. Dan terakhir yaitu belum adanya format pedoman baku dalam melakukan verifikasi," terangnya.

Ia mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam penyusunan RKBMD yaitu, pertama format RKBMD yang diusulkan OPD belum sesuai dengan format berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Kedua, usulan RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan belum memenuhi tahapan sesuai Permendagri Nomor 19 tahun 2016 yang terdiri dari usulan dari masing-masing UPT/ Balai tidak dilakukan verifikasi di Dinas," ungkapnya. 

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

X