• Rabu, 19 Januari 2022

Wiranto Jengkel Dengan Praktek Pungli dan Jual Beli Jabatan

- Selasa, 1 Agustus 2017 | 18:12 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto

JAKARTA, [NEWSmedia] - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sempat jengkel dengan maraknya praktik jual beli jabatan sebagai bagian dari pungutan liar di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Hal itu dia ungkapkan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa nasional terkait pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di KemenkoPolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).

"Jual beli jabatan memang menjengkelkan. Kenaikan pangkat, mutasi jabatan akan terus disorot. Rata-rata yang kena juga di sana. Ini tentu mengganggu profesionalitas jabatan. Ini yang kami terus sasar," ujar Wiranto.

Wiranto menjamin, tim Saber Pungli tidak akan melakukan pungutan liar terhadap siapapun. Jika tim Saber Pungli terbukti melakukan pungutan liar, maka Wiranto tak akan segan mencopotnya. 

"Kalau ada saya copot sekarang juga karena kalau seperti itu istilahnya ada, pagar makan tanaman, itu enak sekali, jeruk makan jeruk," kata Wiranto.

Selain itu, Wiranto mengatakan tim Saber Pungli tidak akan dibubarkan selama pungutan liar masih ada di masyarakat. Bahkan mereka akan terus menyadarkan masyarakat agar tidak ada pungutan liar. 

"Saya jamin Saber Pungli akan terus berjalan, kita tidak akan capek-capek melakukan ini. Dengan demikian keberlangsungan ini terus jalan, sebelum masyarakat sadar," kata Wiranto.

Wiranto menuturkan, saat ini pemerintah ingin mempercepat pemberantasan praktik pungutan liar melalui Satgas Saber Pungli. Presiden Joko Widodo, kata Wiranto, telah menginstruksikan dirinya untuk menggunakan segala cara untuk memberantas pungli yang meresahkan masyarakat.

"Presiden kita ini mau cepat. Lebih cepat lebih bagus. Kalau pake linier tidak bisa, pake jalur khusus. Out of the box. Pake jalan pintas tapi bisa dipertanggungjawabkan oleh hukum," tuturnya.

Sejak dibentuk pada 20 Oktober 2016 hingga 19 Juli 2017, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 31.110 laporan dan sudah melakukan kegiatan operasi tangkap tangan 917 kasus dan menetapkan tersangka 1.834 orang serta sudah mengamankan barang bukti Rp17 miliar. 

Masalah yang banyak dilaporkan masyarakat berada di sektor pelayanan masyarkat 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen dan kepegawaian 8 persen.

Sementara itu, instansi yang paling banyak diadukan adalah Kemendikbud, Polri, Kemenhub, Kemenkes, Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, dan TNI.

Tak hanya itu, daerah yang sering dilaporkan oleh masyarakat yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten dan Lampung. [Kdc/Dtc]

Halaman:
1
2

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

X