• Minggu, 19 September 2021

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Sebut Pengawasan Dana Desa 'Berlapis'

- Jumat, 22 September 2017 | 14:30 WIB
Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan diwawancara usai mengisi Kuliah Umum di Kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).
Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan diwawancara usai mengisi Kuliah Umum di Kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).

JAKARTA, [NEWSmedia] - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri) , Nata Irawan meminta masyarakat agar memberikan kepercayaan kepada pemerintahan desa dalam mengelola dana desa yang diberikan pemerintah.

Nata mengatakan, selain dapat diawasi oleh masyarakat, penggunaan dana desa juga diawasi pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta aparat penegak hukum.

"Dana desa sudah jelas pengaturannya, digunakan untuk apa saja, itu diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah)," kata Nata Irawan usai memberi Kuliah Umum di Kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).

Nata mengungkapkan, pengaturan teknis program dana desa dilakukan oleh Kementerian Desa. Namun pengawasannya melibatkan banyak pihak.

"Pengawasannya itu sendiri, sebenarnya sudah sangat komprehensif, dari tingkat pusat sampai desa," ujar Nata.

Ia mengungkapkan, di tingkat pusat, pengawasan dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendagri. "Kemudian inspektorat provinsi itu kami berikan tugas, berikan tanggungjawab. inspektorat kabupaten, termasuk camat, di dalam undang-undang  diberikan tanggungjawab, dan masyarakat pun di dalam undang-undang, melalui musyawarahnya diberi tabggungjawab untuk melakukan pengawasan," paparnya.

Nata juga mengungkapkan pihaknya juga sudah beberapa kali rapat dengan Komisi II DPR untuk membagi tugas pengawasan dana desa.

"Kami membagi tugas mana yang masuk (wewenang) aparat pengawas internal pemerintah, mana yg menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum," ujarnya.

Menurut Nata, aparat pengawas internal pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman jika terjadi kekeliruan yang terjadi terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini

X