• Senin, 24 Januari 2022

FH Banten Bersatu Minta Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Dipolitisasi

- Selasa, 21 Januari 2020 | 14:04 WIB
Apel pegawai Pemprov Banten. [Dok: Biro ARTP Banten]*
Apel pegawai Pemprov Banten. [Dok: Biro ARTP Banten]*

SERANG, [NEWSmedia] - Ketua Forum Honorer Banten Bersatu, Martin Alkosim menanggapi keputusan pemerintah pusat bersama DPR RI terkait penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, keputusan tersebut masih bersifat abu-abu. Sebab lanjut Martin, sejauh ini beberapa honorer yang telah mengikuti test, belum mendapatkan Surat Keterangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (SK P3K).

"Sampai saat ini yang kemarin tes, sampai hari belum ada SK P3K. Dan sampai saat ini juga belum jelas yang lolos siapa dan yang diterima siapa. Memang ada wacana seperti itu ya kita bersyukur cuma teknis pelaksanaan itu kan terkait data apakah pemerintah pusat sudah tau mana honorer yang diterima mana yang tidak," kata Martin saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Selasa (21/1/2020).

Ia menjelaskan, untuk jumlah tenaga honorer se-Banten yang masuk dalam K2 ada sekitar 25.000 orang dan yang paling banyak berada di Tangerang.

"Kalau untuk Kota Serang itu ada 1.000, tidak terlalu banyak, terus di Kabupaten Serang ada sekitar 1.500 orang, Cilegon hanya 417 orang, dan Pandeglang ada 5.000 orang," jelasnya.

Ia juga berharap setelah ada keputusan tersebut bisa betul-betul terwujud dan tidak dijadikan untuk ajang politik tertentu.

"Jadi harapan saya, setelah apa yang di DPR RI bersama pemerintah pusat, bisa betul-betul tetwujud. Cuman kami minta peraturanya seperti apa, kriterianya seperti apa, terus yang kedua kami mengharapkan kepada pemerintah daerah trutama Provinsi Banten agar data (honorer-red) itu valid dan betul-betul tidak ada data siluman yang masuk menjadi tenaga honorer, dan yang ke tiga jangan dijadikan ajang politik," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setuju untuk menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintahan.

Hal ini disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Halaman:

Editor: Mulyadi

Tags

Terkini

X