Senin, 03 Agustus 2020 |
News Room - Politik - Banten Memilih

Plt Gubernur Banten dan Dua Pejabat Pemprov Dilaporkan ke Bawaslu

Rabu, 04 Jan 2017 | 17:38 WIB Dibaca: 1907 Pengunjung

Kalender 2017 yang dicetak Pemerintah Provinsi Banten memuat foto-foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten.*

SERANG, [NEWSmedia] - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Nata Irawan dan dua pejabat Pemerintah Provinsi Banten yakni Sekretaris Daerah Ranta Soeharta serta Kepala Biro Humas dan Protokol Deden Apriandhi Hartawan, dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Banten terkait dugaan pelanggaran Pilkada Banten 2017.

Laporan disampaikan terkait pencetakan kalender tahun 2017 Pemerintah Provinsi Banten yang memuat gambar Rano Karno sebagai Gubernur Banten. Padahal, sejak 28 Oktober 2016 Rano Karno sudah non-aktif sebagai Gubernur Banten.

“Kami dari tim advokasi pasangan nomor urut satu (Wahidin Halim-Andika Hazrumy) melaporkan adanya dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi Banten untuk mensosialisasikan calon gubernur nomor urut dua, yaitu Rano Karno. Buktinya adalah kalender tahun 2017 yang memuat foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten,” kata Ferry Renaldy ditemui di Kantor Bawaslu Banten, Rabu (4/1/2017).

Ferry mengungkapkan, dalam kalender 2017 yang dicetak Pemprov Banten, memuat banyak foto Rano Karno saat masih menjalankan kegiatan sebagai Gubernur Banten. Sementara Rano Karno sudah non-aktif sejak 28 Oktober 2016.

Tiga pejabat tersebut dilaporkan karena dinilai turut serta dalam pelanggaran Pilkada Banten yang diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis, demi menguntungkan calon petahana Rano Karno di Pilkada Banten 2017.

“Terlapornya adalah Plt Gubernur Banten Nata Irawan, Sekda Banten Ranta Soeharta dan Kepala Biro Humas Pemprov Banten Deden Apriandhi Hartawan. Kami menduga ada unsur kesengajaan dalam mencetak kalender tersebut (untuk menguntungkan calon petahana Gubernur Banten Rano Karno),” ujar Ferry.

Alasan dilaporkannya Plt Gubernur Banten Nata Irawan dan Sekda Banten Ranta Soharta yakni terkait pengawasan dan pembinaan terhadap ASN di lingkungan Provinsi Banten, agar menjaga netralitas di Pilkada Banten.

“Plt Gubernur dan Sekda harusnya memberi arahan kepada seluruh jajaran agar tidak perlu lagi memasang foto Rano Karno sebagai Gubernur Banten dalam bentuk apapun. Kenapa enggak pasang foto Plt, Sekda atau kepala dinasnya?” tuturnya.

Ferry berharap Bawaslu Banten bertindak tegas terkait kecurangan yang dilakukan calon petahana Gubernur Banten Rano Karno yang diduga dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh jajaran di Pemprov Banten.

“Bila perlu Bawaslu sidak dan menarik peredaran Kalender 2017 itu, karena dugaan kami ada unsur kesengajaan,” ucapnya.

Ferry menegaskan, perbuatan tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 dan juga Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016 pasal 67 ayat 1 dan ayat 4. Pelaporan tersebut telah diterima Bawaslu Provinsi Banten dengan bukti penerimaan laporan bernomor: 71/ LP/ PIL-GBW/ I/ 2017. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Plt Gubernur Banten dan Dua Pejabat Pemprov Dilaporkan ke Bawaslu
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top