Kamis, 14 November 2019 |
News Room

Polemik Wakil Panglima TNI, Hidup Lagi Usai 20 Tahun Mati

Jumat, 08 Nov 2019 | 15:38 WIB Dibaca: 280 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

[NEWSmedia] - Setelah 20 tahun, pos wakil panglima TNI kembali dihidupkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Pos Wakil Menteri sebelumnya dihilangkan di era Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur 20 tahun lalu.

Pada Pasal 13 ayat (1) Perpres 66/19 disebutkan "Markas Besar TNI meliputi: a. unsur pimpinan terdiri atas: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima," demikian bunyi perpres yang dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Kamis 7 November 2019.

Wakil Panglima TNI menjadi koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Adapun tugasnya, membantu pelaksanaan tugas harian panglima, memberikan saran kepada panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Pembinaan Kekuatan TNI serta Penggunaan Kekuatan TNI.

Selain itu, orang nomor dua di TNI itu akan bertugas melaksanakan tugas panglima apabila panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh panglima. Sosok yang akan mengisi posisi tersebut adalah jenderal bintang empat.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mengatakan, Jokowi menghidupkan kembali menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI karena ingin memberikan tugas khusus. Tugas yang diberikan tentunya akan terkait dengan program prioritas pemerintah.

"Tapi begini, posisi terkait dengan wakil menteri, wakil panglima, jelas kriterianya dari Bapak (Presiden) selalu untuk menangani tugas khusus atau tugas prioritas," ujar Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 7 November 2019.

Dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI bukan sesuatu yang baru, karena sebelumnya Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sempat menghembuskan agar jabatan itu dihidupkan lagi pada 2015. Hal itu pun diamini Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno.

"Ya, memang Presiden sudah menandatangani Perpres 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Tapi perlu saya sampaikan usulan bukan muncul begitu saja di zaman sekarang. Jadi waktu zamannya Pak Moeldoko menjadi Panglima TNI usulan tersebut juga sudah ada, mengenai pentingnya ada wakil Panglima TNI," kata Pratikno, Kamis 7 November 2019.

Sementara Moeldoko memastikan tak akan ada dualisme di tubuh TNI. Menurutnya, keputusan Jokowi menghidupkan lagi jabatan Wakil Panglima TNI bukan untuk mengakomodir para perwira tinggi, baik itu Angkatan Laut, Udara, dan Darat.

"Di tentara enggak ada dualism. Kalau enggak beres, tetap yang salah di bawah. Apalagi kalau tentara dikatakan insubkoordinasi, pidana, dikatakan tidak loyal, mati itu kariernya," kata Moeldoko.

Keputusan untuk menghidupkan kembali posisi tersebut bukan berarti mulus, namun ada pihak yang mempertanyakannya, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai politik yang mengklaim tetap berada di barisan oposisi itu mempertanyakan wacana perampingan birokrasi yang dilontarkan ketika pelantikannya sebagai Presiden.

“Yang menjadi pertanyaan publik kemudian adalah kenapa justru Presiden membuat jabatan politik menjadi gemuk,” kata Sukamta, Kamis 7 November 2019.

Perpres yang dikeluarkan pun dinilai bertentangan dengan Undang-Undang TNI. Menurutnya, dalam UU TNI tidak ada jabatan Wakil Panglima, sehingga Jokowi tak boleh mengeluarkan Perpres yang bertentangan dengan UU TNI dan UUD 1945.

“Saya tidak tahu apakah Presiden menggunakan rujukan lain atau apa, karena dalam tata aturan perundangan Perpres tidak boleh bertentangan dengan UU dan UU tak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip tersebut berlaku umum,” ujarnya.

Di sisi lain, Mardani justru khawatir apabila adanya penambahan kursi nomor dua di lingkungan TNI itu nantinya akan mubazir dalam menjalankan tugasnya."Saya khawatir Wakil Panglima tidak punya tupoksi yang jelas. Jika semata memberi posisi itu bukan langkah yang bijak saat negara sedang melaksanakan reformasi birokrasi," kata Mardani.Senada diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang justru khawatir apabila adanya penambahan kursi nomor dua di lingkungan TNI itu nantinya akan mubazir dalam menjalankan tugasnya. "Saya khawatir Wakil Panglima tidak punya tupoksi yang jelas. Jika semata memberi posisi itu bukan langkah yang bijak saat negara sedang melaksanakan reformasi birokrasi," kata Mardani.

Lain hal dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang menyatakan kalau itu sudah menjadi hak prerogatif presiden. "Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," singkat Prabowo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid pun menilai wajar dihidupkannya lagi jabatan Wakil Panglima bila melihat semakin banyaknya tugas di lingkungan strategis. TNI mempunyai tiga matra dan personel yang begitu besar, maka wajar jika jabatan Wakil Panglima TNI dihidupkan kembali dan bisa mengisi kekosongan saat Panglima berhalangan.

“Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis, maka diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI. TNI memiliki 3 matra, darat, laut dan udara,” kata Meutya, Kamis 7 November 2019.

Kandidat Wakil Panglima TNI

Ada tiga jenderal bintang empat yang berpeluang menjadi Wakil Panglima TNI. Mereka adalah Jenderal TNI Andika Perkasa yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), kemudian Kepala Staf Angkata Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna; dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.

Moeldoko pun tak memungkiri kalau para jenderal bintang empat itu memiliki kans untuk menjadi Wakil Panglima TNI. "Saya pikir para kepala staf punya kans," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (8/11/2019).

Dikutip dari wikipedia, Jenderal TNI Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 Desember 1964, yang menjabat KSAD sejak 22 November 2018. Ia lulusan Akademi Militer 1987 dengan pengalaman dalam Infanteri (Kopassus).

Menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal (HOR) TNI (Purn.) A.M. Hendropriyono itu pernah menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Marsekal TNI Yuyu Sutisna lahir di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, 10 Juni 1962, perwira tinggi TNI AU, yang menjabat KSAU ke 22, sejak 17 Januari 2018 menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Yuyu lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 1987. Sebelum menjabat KSAU, pernah menjadi Wakil Kepala Staf TNI AU, Panglima Kohanudnas, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I dan Danlanud Iswahjudi.

Yuyu adalah salah satu penerbang TNI AU F-5 Tiger II dengan call sign Lion, yang meraih Badge 2.000 jam terbang.

Laksamana TNI Siwi Sukma Adji lahir di Kota Cimahi, Jawa Barat, 14 Mei 1962, perwira tinggi TNI AL yang saat ini menjabat KSAL ke-26. Ia sebelumnya menjabat Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI menggantikan Letjen TNI Bayu Purwiyono.

Jabatan lain yang pernah diembannya juga adalah Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI, Panglima Koarmabar menggantikan Laksda TNI Achmad Taufiqoerrochman. Siwi Sukma Adji adalah alumni Akademi Angkatan Laut angkatan 30 lulus pada Tahun 1985.

Ia juga pernah menjadi perwira bahari di KRI OWA-354, Kepala Departemen Operasi KRI Untung Suropati-372, Palaksa KRI Teluk Sampit-515, Komandan KRI PRB-728, Komandan KRI STS-376, Komandan KRI Nala, Komandan KDA, Komandan Lanal Pontianak, Komandan Selapa Pusdikopsla, Komandan Satran Koarmatim, Asrena Pangkolinlamil, Asops Pangarmabar, dan Komandan Guskamlatim.

Berbagai tanda jasa bintang dan satya lencana diperolehnya, seperti Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararya, Satya Lencana VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana Kesetiaan XXXII.

Kemudian, Satya Lencana Dwidya Sistha, Satya Lencana Kebaktian Sosial, Satya Lencana Wira Karya, Satya Lencana Wira Dharma (perbatasan), Satya Lencana Wira Nusa, Satya Lencana Komandan KRI, Satya Lencana Dharma Nusa dan Satya Lencana Dharma Samudera. [okz]

Editor: Newsmedia
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Polemik Wakil Panglima TNI, Hidup Lagi Usai 20 Tahun Mati

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top