• Minggu, 19 September 2021

Bawaslu Kabupaten Pandeglang Digugat ke Pengadilan Negeri

- Selasa, 8 Desember 2020 | 15:26 WIB
Tim advokasi Thoni-Imat saat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pandeglang, Selasa (3/12/2020).*
Tim advokasi Thoni-Imat saat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pandeglang, Selasa (3/12/2020).*

PANDEGLANG, [NEWSmedia] - Tim Advokasi Thoni-Imat melaporkan gugatan terhadap Bawaslu Kabupaten Pandeglang ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pandeglang dengan No Registrasi Perkara  25/Pdt.G/2020/PN.Pdl, Selasa, (8/12/2020).

Koordinator Tim Advokasi Thoni-Imat, Satria Pratama mengatakan, pihaknya melakukan gugatan ke PN lantaran Bawaslu Kabupaten Pandeglang diduga telah melakukan diskriminasi hak hukum dan hak konstitusional kepada Paslon nomor urut 2.

"Kami selaku Penggugat mengajukan dan melaporkan 14 kali atas
fakta hukum dan fakta peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang, akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik dan tidak ada satu pun yang masuk dalam rekomendasi unsur pidana pemilu atau pun administrasi," kata Satria kepada awak media.

Ia mengungkapkan, dengan tidak adanya tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang terkait laporan yang dilakukan, pihaknya merasa dirugikan baik secara material ataupun immaterial.

"Kami juga sudah meminta kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk mengaktifkan websitenya untuk menjadi bahan informasi publik dalam hal penanganan mengenai informasi pelanggaran Pemilu pada Pilkada Kabupaten 
Pandeglang secara transparan, tapi itupun tidak digubris," jelasnya.

Ia menegaskan, tergugat diduga telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri 
dengan berbuat lalai dan sengaja membiarkan dalam netralitas dan serta 
merta tidak berusaha melindungi kepentingan hukum yang dijamin oleh 
Konstitusi atas hak-hak hukum para penggugat sebagaimana kewajiban 
tersebut telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.

"Tergugat melanggar kewajiban hukum dengan tidak melindungi, mengayomi dan melayani dengan baik serta atas netralitasnya untuk
memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi dari para penggugat sebagaimana kewajiban tersebut telah diatur dalam UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Padahal, lanjut Satria, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah dilantik dan disumpah untuk menjalankan kewajibanya sebagai Penyelenggara Pemilu yang baik.

"Nah ini lah yang kami sampaikan terkait apa yang kami lakukan yaitu bentuk upaya yang konstitusional, kami tidak mau ribut kemudian debat kusir dengan Bawaslu Pandeglang, oleh karena itu kami sampaikan ini kepada Pengadilan Negeri Pandeglang," pungkasnya. [ahi]

Halaman:

Editor: Muhammad Adi

Tags

Terkini

X