Sabtu, 22 September 2018 |
News Room

Soal Izin Reklamasi, Dinas PMPTSP Banten akan Digugat ke PTUN

Jumat, 14 Sept 2018 | 22:12 WIB Dibaca: 287 Pengunjung

Lokasi reklamasi di Desa Margasari Kabupaten Serang.[Dok: Ist]*

SERANG, [NEWSmedia] - Kuasa Hukum PT Bukit Sunur Wijaya, Muhamad Yasin akan melakukan gugatan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal tersebut dilakukan, lantaran Dinas PMPTSP Provinsi Banten mengeluarkan izin lokasi reklamasi kepada PT Pelayaran Menaratama Samudra Indah (PMSI) yang menabrak titik kordinat milik PT Bukit Sunur Wijaya (BSW).

"Kami akan menempuh jalur hukum, bukan hanya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi Satu Pintu, tetapi juga kepada Direksi PT PMSI yang tidak menghentikan pelaksanaan pengurukan, karena hal itu mengganggu lalu lintas kapal tongkang milik BSW," kata Yasin dalam diskusi terbatas dengan para wartawan di Serang, Jumat (14/9/2018).

Ia menjelaskan, pihaknya telah memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 10 tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang, tepatnya di Desa Margasari Kabupaten Serang.

"Yang sampai saat ini (hak guna bangunan-red) masih dikuasai dan digunakan oleh PT BSW," jelasnya.

Ia menuturkan, pihaknya juga mengantongi izin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan RI No. KP 444 Tahun 2012, dengan titik koordinat posisi koordinasi 05-55 – 27,4 LS/106-06-12,7 BT. 00-55-17,6 LS/106-06-12,7 BT, dan 14,5 BT, 13,9 BT yang sampai saat ini masih beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami kaget, karena PT PMSI  meminta izin lokasi reklamasi yang akan ditingkatkan menjadi izin pelaksanaan reklamasi di depan tanah darat milik PT BSW. Kami sudah lama memberikan peringatan kepada semua pihak, termasuk BPN Banten dan Pemdanya untuk hati-hati mengeluarkan izin reklamasi karena akan mengganggu jalannya operasional PT BSW," tuturnya.

Meski demikian, lanjut Yasin, teguran tersebut tampaknya tidak mendapatkan perhatian, bahkan di lapangan, PT PMSI terlihat melakukan pengurukan di wilayah dalam titik koordnat PT BSW.

"Inilah yang akan terus kami persoalkan karena di sana ditemukan tindakan melawan hukum adiministrasi dan pidana," paparnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Aat Surya Safaat mengemukakan, seharusnya Dinas PMPTSP Provinsi Banten tidak perlu mengeluarkan izin kepada PT PMSI karena dalam prosesnya tidak transparan.

"Izin tentang lokasi reklamasi itu harus diproses secara baik dan transparan agar tidak menimbukan dampak hukum dikemudaian hari. Apalagi  PT PMSI saat ini sudah mulai melakukan pengurukan tanah di depan lahan milik BSW," kata Aat.

Ia menegaskan, PP No PM 5 Tahun 2011 tentang Pengurukan dan Reklamasi, Pasal 12 antara lain menyebutkan, Pemegang izin pekerjaan pengurukan diwajibkan menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan.

"PT BSW pernah melakukan pengecekan kepada Kementerian Perhubungan, dan ternyata tidak ada pengajuan ijin dari PT PMSI," tegasnya seraya mengingatkan Pemprov Banten agar lebih berhati-hati dalam soal perizinan, termasuk pemberian izin lokasi reklamasi atau izin pelaksanaan reklamasi. [rls]

Editor: Ahmad Hifni
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

LAINNYA

Calon Guru dari FKIP Unbaja Diberi Pembekalan
Sabtu, 22 Sept 2018 | 13:14 WIB
Calon Guru dari FKIP Unbaja Diberi Pembekalan
Harga Emas Antam Merosot Rp 3.000 per Gram
Sabtu, 22 Sept 2018 | 11:00 WIB
Harga Emas Antam Merosot Rp 3.000 per Gram
8.000 Formasi CPNS Tersedia di Portal SCCN BKN
Sabtu, 22 Sept 2018 | 10:25 WIB
8.000 Formasi CPNS Tersedia di Portal SCCN BKN

KOMENTAR

Soal Izin Reklamasi, Dinas PMPTSP Banten akan Digugat ke PTUN
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top