Kamis, 14 November 2019 |
News Room

UU Diteken Jokowi, Ekonomi Kreatif Harus Berdasarkan Pancasila

Kamis, 07 Nov 2019 | 16:27 WIB Dibaca: 282 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

[NEWSmedia] - Undang-Undang (UU) Ekonomi Kreatif ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). UU mengamanatkan pelaksanaan ekonomi kreatif harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

"Pelaksanaan Ekonomi Kreatif harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika," demikian bunyi Pasal 2 UU 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Pelaku ekonomi kreatif terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual. Adapun pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif itu melalui:

a. pengembangan riset;
b. pengembangan pendidikan;
c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
d. penyediaan infrastruktur;
e. pengembangan sistem pemasaran;
f. pemberian insentif;
g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
h. pelindungan hasil kreativitas.

"Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif," demikian bunyi Pasal 19.

Selain itu, pemerintah/pemerintah daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta
pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif di atas. Tugas pemerintah di bidang ekonomi kreatif dilaksanakan oleh kementerian/lembaga.

"Pada saat UU ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif tetap dilaksanakan oleh badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif sampai dengan dibentuknya kementerian/lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Undang-Undang ini," demikian bunyi Pasal 31.

Sebelum lebur, Badan Ekonomi Kreatif dikepalai Triawan Munaf pada awal 2015. Badan Ekonomi Kreatif kini lebur seiring lahirnya Perpres Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Perpres Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. [dtc]

Editor: Newsmedia
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

UU Diteken Jokowi, Ekonomi Kreatif Harus Berdasarkan Pancasila

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top